Hukum Banding

Hukum Banding. Dasar Hukum pengajuan Upaya Hukum Banding mulamula diatur dalam ps 188 s/d 294 HIR Tetapi dengan adanya ps 3 jo 5 UUDar 1/1951 pasal – pasal tersebut tidak berlaku lagi yang sekarang berlaku adalah UU No 20/1947 untuk jawa madura dan ps 199 s/d 205 Rbg untuk daerah luar jawa dan madura Bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dapat.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan Baca juga KPK Ajukan Banding atas Vonis 4 Tahun Penjara RJ Lino Sementara itu jika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) banding mempunyai arti pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih.

BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI – Nurkholis Madjid

Banding adalah upaya hukum biasa melawan putusan Pengadilan Negeri oleh pihakpihak berperkara perdata yang merasa tidak puas dan tidak dapat menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Upaya hukum ini diatur dalam Pasal 188 s/d 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 s/d 205 RBg (untuk daerah luar Jawa dan madura) Tetapi.

ALASAN PENGAJUAN BANDING DAN PERTIMBANGAN HUKUM …

Permintaan banding yang diajukan dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding masingmasing petugas register Permintaan banding diajukan selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

MyBlog: UPAYA HUKUM: BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN …

PDF fileii persetujuan pembimbing penulisan hukum (skripsi) alasan pengajuan banding dan pertimbangan hukum hakim menerima dengan menjatuhkan putusan lepas.