Undang Undang Narkotika Pasal 127

Undang Undang Narkotika Pasal 127. Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika 05102017 / BADAN LEGISLASI Terdapat kerancuan pada Pasal 112 dan 127 yang tercantum dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak hukum dalam menetapkan hukuman Karena pada kedua pasal tersebut orang yang membawa dan memakai narkotika ada di kedua pasal tersebut.

undangundang narkotika diantaranya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Hal ini menyulitkan aparat hukum dalam menerapkannya sehingga seringkali terjadi perbedaan penerapan hukum untuk kedua pasal ini yang menimbulkan ketidakpastian Untuk itu diperlukan kebijak.

Beda Pasal 111 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) UU Narkotika

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [JDIH BPK RI]

Hal ini ditindak lanjuti dalam Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009dilapanganpun vonis rehabiliatasi tidak dapat berjalalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan faktor peraturan perundanganundangan yang mengatur vonis rehabiliatasi (UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika) yang tidak jelas serta ada keenganan dari aparat Author Herlita ErykeDepositing User 161 Septi SeptiPublish Year 2017Divisions Faculty of Law > Journal.

Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika DPR

Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seringkali dipakai penuntut umum Demikian pula Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika Namun tak jarang muncul kebingungan tentang pasal mana yang lebih pas dipakai untuk menjerat terdakwa pengguna atau pemilik narkotika.